Komisi Strategis yang di pimpin Drs.KH.M.Nuruddin A.Rahman ,SH menghasilkan keputusan:
- Merekomendasikan kepada MUI Pusat agar mengeluarkan fatwa tentang kesesatan faham Syi’ah.
- Meminta kepada Menkumham, Menag, dan Kejagung agar mencabut izin seluruh organisasi, yayasan, atau lembaga yang berada dibawah naungan syi’ah dan atau yang berfaham Syi’ah.
- Merekomendasikan kepada pemerintah melalui Mendikbud agar menutup segala kegiatan Iranian Corner di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
- Mengusulkan kepada UIN Sultan Alauddin Makasar agar meninjau kembali rencana pemberian gelar doktor by riset kepada Jalaluddin Rakhmat,yang ditengarai sebagai tokoh penggiat faham Syi’ah di Indonesia.
Sementara Komisi Taktis yang di pimpin KH.Luthfi Bashori,Lc menghasilkan keputusan:
- Memasukan kedalam kurikulum/ekstrakulikuler tentang bahaya Syi’ah
- Membuat Posko gerakan anti Syi’ah
- Membuat gerakan Aksi Damai Indonesia Tanpa Syi’ah
- Memperingatkan kepada masyarakat terhadap bahaya penerbitan-penertiban yang terindikasi terlibat gerakan syi’ah baik cetak maupun elektronik.
- Mengadakan penerbitan khusus 4 buku rujukan utama Syi’ah (Al Kahfi,Al Istibshar,At Tahdzib dan Man Laa Yahduruhul Faqih).
Komisis Sosialisasi yang di pimpin Dr.KH.Muhammad Rizal Ismail menghasilkan keputusan:
- Mendata media-media Ahlu Sunnah yang siap bekerja sama dalam mensosialisasikan bahaya dan kesesatan syi’ah.
- Menyelenggarakan acara seminar, diskusi panel, dauroh, tabligh akbar yang membahas kesesatan dan bahaya Syi’ah.
- Membuat website, mailist mengenai bahaya dan kesesatan Syi’ah.
- Menyisipkan sebanyak mungkin tentang kesesatan Syiah dalam kegiatan khutbah Jum’at, tabligh, media cetak dan elektronik.
KH Athian Ali Da’i, Lc, MA, ketua panitia musyawarah, mengatakan
bahwa hasil keputusan tersebut akan segera disampaikan kepada Wali Kota
Bandung,Gubernur Jawa Barat, MUI Pusat dan Kementrian terkait
(Menkumham, Menag, Mendikbud), Kejagung dan Mabes Polri untuk segera
ditindak lanjuti.
Diharapkan dalam waktu dekat hasil keputusan musyawarah tersebut bisa
segera berlaku efektif dan dapat menjadi pegangan umat dalam menghadapi
aktivitas penganut faham Syi’ah di Indonesia.
Selain keputusan komisi, FUUI juga mengeluarkan fatwa. Berikut, isi
Fatwa Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) nomor 04/Rabiuts Tsani/1433
tentang Syiah :
1) Pribadi/kelompok yang meyakini, mengajarkan dan
menyebarkannya secara keseluruhan maupun sebagian dari faham Syiah di
atas, yang meyakini dirinya pengikut syiah maupun tidak, adalah sesat
dan menyesatkan serta berada di luar Islam.
2) Umat Islam wajib membatasi interaksi, baik pribadi maupun
kelompok dengan pengikut faham Syiah untuk menghindarkan diri dan
keluarga dari pengaruh ajaran sesat mereka.
3) Pemerintah Indonesia berkewajiban mengambil tindakan terhadap
pribadi maupun kelompok Syiah, karena telah menodai kemurnian ajaran
Islam sekaligus untuk menghindarkan konflik yang lebih besar sebagaimana
terjadi di negara-negara lain.
Fatwa ini ditanda tangani KH Athian Ali M Dai selaku Ketua FUUI dan KH Abdul Qodir Sodiq (Penasihat FUUI)
Musyawarah ‘Ulama dan Ummat Islam Indonesia ini di hadiri oleh
sekitar 200 ulama perwakilan ormas Islam, pesantren dan MUI Pusat di
berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan
Lombok. (hafshah)
